Aturan Hukum “PENGANTIN” Anak di Indonesia

Para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, militan, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil tidak terlibat dalam perang. Padahal Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatas namakan agama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik.

Teroris merupakan musuh bagi seluruh bangsa dan seluruh bangsa bersatu dalam satu suara untuk memberantas teroris demi terciptanya ketentraman dan kedamaian dunia. Anak merupakan salah satu asset bangsa yang paling berharga untuk memajukan suatu bangsa dan merupakan masa depan dari bangsa tersebut, begitu juga di Indonesia. Anak diwajibkan sekolah selama 12 tahun dan mendapatkan ilmu atau pendidikan yang berguna untuk masa depannya kelak untuk dirinya sendiri demi kelangsungan hidupnya dan juga bangsa.



Tetapi bagaimana jika anak-anak direkrut oleh kelompok teroris demi mencapai tujuan mereka. Dewasa ini kita telah banyak mendengar berita dari media masa mengenai pelaku bom bunuh diri anak-anak, sebagai contoh aksi bom bunuh diri di Kota Gazientep, Turki, pada minggu 21 Agustus 2016 dan aksi itu dilakukan oleh anak berusia sekitar 12 hingga 15 tahun. Serangan bom yang berlangsung pada minggu 21 Agustus 2016 itu menewaskan 51 orang dan melukai sekitar 94 lainnya. Kejadian yang berlangsung di kota yang berbatasan dengan Suriah itu merupakan serangan paling mematikan di negara tersebut tahun 2016.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 telah terjadi  percobaan bom bunuh diri dan penyerangan terhadap Pastor Albret Pandingan yang berusia 60 tahun di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep di Jalan Dr Mansur Medan. Pelaku berinisial IAH yang pada saat kejadian umurnya belum 18 tahun yaitu 17 tahun 10 bulan. Warga Jalan Setia Budi Medan ini diamankan polisi dengan tubuh dan wajah penuh luka beserta barang bukti pipa kuning, tas ransel, kabel, kapak, pisau, baterai, kain warna biru, bubuk yang diduga mesiu, serta sepeda motor yang digunakannya.

Dengan adanya kasus seperti ini lantas bagaimana hukum di Indonesia mengatur mengenai teroris anak ini ? Terkait anak yang terlibat tindak pidana, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan dengan anak yang berkonflik dengan Hukum. Anak yang Berkonflik

1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

2  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18
tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada dasarnya mengenai pidana bagi Anak dibagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

 Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 1 a. Pidana peringatan;
    b. Pidana dengan syarat:
        1). pembinaan di luar lembaga;
        2). pelayanan masyarakat; atau
        3). pengawasan.
    c. Pelatihan kerja;
    d. Pembinaan dalam lembaga; dan
    e. Penjara.
 Pidana tambahan terdiri atas:
    1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
    2. Pemenuhan kewajiban adat. Yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan 
        yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat  
        Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

Akibat hukum apa yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terlibat tindak pidana terorisme, harus dilihat terlebih dahulu tindak pidana apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Hukuman penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hanya diberikan apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak pun paling lama ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Selain itu perlu diketahui juga bahwa terhadap anak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Namun dalam draf RUU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terdapat pasal 16 A yang menegaskan bentuk hukuman bagi anak/remaja yang terlibat dalam aksi terorisme. Pasal 16 A ayat (1) menyatakan “dalam hal Tindak Pidana Terorisme dilakukan oleh anak, pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak”. Sementara ayat (2), menyebutkan “dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme melibatkan anak, pidana yang dijatuhkan ditambah ½ (setengah) dari pidana yang diancamkan”.

Namun proses peradilan atas tindak pidana terorisme yang melibatkan anak atau remaja tetap tunduk pada Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan asas Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Dimana Undang-Undang Perlindungan Anak lebih diutamakan daripada UU lainnya jika memang draf RUU Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disetujui oleh DPR. Terlepas dari adanya pro dan kontra mengenai hukuman bagi teroris mari kita mengambil benang merah dari hal ini bahwa tidak ada satupun agama yang membolehkan membunuh orang yang tidak bersalah. Dapat kita lihat dalam ayat Al-qur’an :

“Barang siapa yang membunuh seornag manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah dating kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas berbuat kerusakan dimuka bumi”. (QS. Al-Maa’idah : 32)

Sudah jelas bahwa di dalam islam nyawa adalah hal yang sangat mulia dan harus dilindungi, maka tidak ada pernyataan dalam islam yang membenarkan tindakan para teroris untuk membunuh dengan mengatas namakan jihad di jalan Allah.

Anak-anak bagaikan sponge yang menyerap apapun yang dia lihat dan pelajari. Maka perhatian dari para orang tualah yang paling ampuh dalam menanggulangi dan menekan bahkan bias saja menghilangkan teroris anak ini. Agama adalah tiang utama untuk membentengi putra putri kita dari hal-hal negative yang dapat merusak hidup anak kita yang akan berakibat buruk untuk bangsa.

Posted in Publikasi

 Cetak  E-mail

Profil

LINGKAR KHATULISTIWA INSTITUTE merupakan forum pemikiran progresif yang independen dan nonpartisan terkait analisis kebijakan publik di Indonesia. Kami berusaha untuk memadukan metode penelitian lintas keilmuan dalam mengkaji permasalahan yang berkembang

SELENGKAPNYA

Alamat & Kontak

Jalan Cengkeh No 1. Margonda Raya. Depok
 
(021) 643 176
 
info@lingkarkhatulistiwa.com
www.lingkarkhatulistiwa.org