Antara Pembangunan dan Hukum Adat di Tanah Papua

Oleh : Yusran P *

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di masa kini masih memiliki berbagai macam proyek pembangunan guna mensejahterakan warga negaranya agar mendapatkan kehidupan layak serta perekonomian yang stabil. Sebagai negara yang berbentuk kepulauan Indonesia memiliki keanekaragaman budaya serta adat istiadat yang menjadikan negeri ini menjadi salah satu negara di duniia yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam namun juga kaya akan warisan budaya.

 

Saat kita berbicara tentang keanekaragaman budaya dan perkembangan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat, tanah Papua menjadi salah satu tempat yang menarik untuk dibahas. Selain karena Papua merupakan pulau terbesar di Indonesia, Papua juga merupakan pulau yang kaya akan sumberdaya alam seperti emas. Pulau Papua terbagi menjadi 2 wilayah Provinsi yaitu Papua Barat dan Papua.

Banyak hal menarik yang dapat kita kaji ketika berbicara tentang Papua, hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan kajian serta penelitian lapangan secara langsung terkait permasalahan serta perkembangan pembangunan di Papua, namun kali ini penulis lebih terfokus dengan Provinsi Papua Barat yang jika dilihat dari sisi geografis terdiri dari banyak pulau-pulau kecil serta wilayah dataran tinggi. Disisi lain Papua Barat juga memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik wisatawan asing untuk berkunjung, walaupun jika kita lihat secara langsung kemajuan pembangunan di Provinsi Papua Barat masih tertinggal dibanding Provinsi lainnya di Indonesia terutama ketika kita berbicara tentang pemenuhan kebutuhan listrik hingga wilayah terpencil untuk masyarakat yang tinggal di Papua Barat.

Di era pemerintahan Jokowi saat ini mencanangkan program pembangunan energi listrik 35.000 MW yang merupakan proyek pemerintah untuk membangun pembangkit listrik mencapai 35000 Megawatt hingga 2019. Program 35 ribu MW ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hal ini tentu akan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, yang sebelumnya kekurangan suplai listrik.

Pemerintah telah berkomitmen untuk merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35000 Megawatt (MW) dalam jangka waktu 5 tahun (2014-2019). Sepanjang 5 tahun ke depan, pemerintah bersama PLN dan swasta akan membangun 109 pembangkit; masing-masing terdiri 35 proyek oleh PLN dengan total kapasitas 10.681 MW dan 74 proyek oleh swasta/Independent Power Producer (IPP) dengan total kapasitas 25.904 MW. Dan pada tahun 2015 PLN akan menandatangani kontrak pembangkit sebesar 10 ribu MW sebagai tahap I dari total keseluruhan 35 ribu MW, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6-7 persen setahun, penambahan kapasitas listrik di dalam negeri membutuhkan sedikitnya 7.000 megawatt (MW) per tahun. Artinya, dalam lima tahun ke depan, penambahan kapasitas sebesar 35.000 MW menjadi suatu keharusan. Kebutuhan sebesar 35 ribu MW tersebut telah dikukuhkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Dalam suatu proyek pembangunan nasional, kita semua berharap agar proyek tersebut berhasil tidak terkecuali pihak pemerintah itu sendiri, namun ketika kita berbicara pembangunan di tanah Papua tentunya kita akan bertanya-tanya “Kenapa Papua masih saja dianggap tertinggal?, padahal begitu banyak program yang seharusnya dapat menjadikan kehidupan di tanah Papua setara dengan kehidupan masyarakat lainnya di Indonesia”.

Jika kita melihat tujuan dari program pemerintah untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan listrik yang merata di seluruh wilayah Indonesia guna mensejahterakan kehidupan warga negara Indonesia terutama yang berada di luar pulau Jawa, ini merupakan program yang sangat baik dalam rangka meningkatkan kelayakan serta taraf hidup masyarakat terutama di wilayah yang terpencil yang berada di Papua Barat. Namun ketika kita melakukan kajian lapangan secara langsung untuk melihat sejauh mana perkembangan maupun keefektifan serta keefisiensian dari program tersebut, kita akan mendapati banyak kendala yang menjadikan program tersebut terhambat dalam mencapai tujuannya, bahkan mungkin akan gagal jika tidak segera ditanggulangi.
Untuk wilayah Papua Barat yang termasuk dalam bagian dari Program 35.000 MW berada di Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Teluk Bintuni, Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Fakfak dan Kab. Kaimana. Dari sinilah kita mulai melakukan kajian secara langsung di lapangan yang ternyata masih banyak terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan proyek listrik ini, antara lain :

1.Secara umum, kendala yang dialami dalam proyek pembangunan kelistrikan Power Plant di Prov. Papua Barat adalah permasalahan lahan lokasi pembangunan Power Plant. Pembangunan proyek kelistrikan Power Plant 35.000 MW di Papua Barat ditangani oleh PT. PLN Persero UPP Kitring Papua Barat UIP (Unit Induk Proyek) Papua yang kantornya berada di Kota Sorong.
2.Permasalahan terkait lahan pembangunan masih menjadi kendala utama yang dihadapi dalam program pembangunan power plant di Prov. Papua Barat yang menjadi bagian dari Program 35.000 MW dan dikhawatirkan akan terhambat jika tidak dilaksanakan peningkatan akselerasi proses pembangunan power plant. Rumitnya proses pembebasan lahan disebabkan masih adanya bentuk primordialisme masyarakat yang menuntut biaya ganti rugi tanah ulayat dengan nilai yang tidak rasional dan cenderung tidak sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang berlaku di wilayah tersebut. Selain itu, upaya distribusi pasokan listrik terkendala oleh beratnya kondisi geografis dan keterbatasan akses infrastruktur trasnportasi serta pola pemukiman penduduk yang tersebar khususnya di wilayah pedalaman.
3.Kurangnya sinergritas antara pihak pemerintah daerah dan PLN juga menjadikan proyek pembangunan ini berjalan sangat lamban.

Tahukah anda?, pada kenyataannya sumber energi pembangkit listrik/power plant di wilayah Prov. Papua Barat mayoritas berupa gas alam. Prov. Papua Barat merupakan daerah produsen gas dengan jumlah yang cukup besar dan produksi gas tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan gas untuk operasional pembangkit listrik di wilayah Prov. Papua Barat. Sehingga seharusnya menjadi hal yang sangat wajar jika pembangunan ini dapat berjalan mulus di Papua Barat jika melihat dari sumber energi yang ada, akan tetapi melihat kendala yang dihadapi secara garis besar kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata masalah yang selama ini dialami di tanah Papua adalah masalah lahan atau ganti rugi lahan, mengapa?

Jika kita melihat kembali sejarah dan budaya yang ada di tanah Papua, kita akan bisa menjawab hal tersebut, dimana ternyata di wilayah Papua untuk membebaskan suatu lahan agar bisa digunakan oleh pemerintah maupun investor yang ingin melaksanakan pembangunan adalah hal yang sangat sulit, karena untuk merealisasikan hal tersebut kita harus mengikuti aturan “HAK ULAYAT TANAH”. Hal inilah yang dari dahulu hingga sekarang menghambat pembangunan di Papua, karena untuk membebaskan lahan tersebut pihak pemerintah maupun investor swasta harus sanggup membayar biaya pergantian hak ulayat yang sangat tinggi atau tidak sesuai dengan harga yang seharusnya, dan pada beberapa kasus, masyarakat masih menuntut ganti rugi hak ulayat meskipun telah dibayarkan.

Hak ulayat tanah adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut. Masyarakat dan sumberdaya tersebut memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Berdasarkan hal ini maka jika pemerintah atau pihak swasta ingin membeli tanah beserta sertifikat hak ulayat tanah dari suatu suku tertentu maka wajib untuk membayarkan sejumlah harga yang telah diseakati bersama seorang kepala suku atau ketua adat masyarakat di wilayah tersebut, namun muncul masalah lainnya dimana tidak terpetakannya secara baik wilayah adat yang ada, sehingga terkadang status tanah tersebut tidak jelas kepemilikan ulayat tanahnya. Masalah lainnya, ada beberapa kasus dimana setelah dibayarkannya uang hak ulayat tanah, namun kepala suku atau ketua adat yang bersangkutan tidak membagikan uang tersebut kepada masyarakat sehingga muncul tuntutan baru dari masyarakat adat yang ada.

Pada akhirnya jika pemerintah ingin menyelesaikan permasalahan di tanah papua secara serius terutama masalah pembangunan yang terhambat, maka sudah selayaknya pemerintah mulai dari sekarang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan daerah untuk memetakan tanah wilayah adat secara resmi agar tidak lagi terjadi masalah hak ulayat kedepannya, serta melakukan pendekatan terhadap ketua-ketua adat agar turut membantu mensukseskan setiap program pemerintah untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah papua. Di sisi lain pemerintah daerah juga harus lebih mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan PT PLN (Persero) agar setiap kendala yang dihadapi bisa diselesaikan dengan efektif serta efisien.

Menumbuhkan kesadaran dari suatu masyarakat untuk mensukseskan program pemerintah bukanlah hal yang mudah, butuh kesepakatan bersama dan hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut.

*Penulis adalah aktivis dan pemerhati adat budaya papua

Posted in Publikasi

Tags: papua, adat, sosial,, opini,, artikel,

 Cetak  E-mail

Profil

LINGKAR KHATULISTIWA INSTITUTE merupakan forum pemikiran progresif yang independen dan nonpartisan terkait analisis kebijakan publik di Indonesia. Kami berusaha untuk memadukan metode penelitian lintas keilmuan dalam mengkaji permasalahan yang berkembang

SELENGKAPNYA

Alamat & Kontak

Jalan Cengkeh No 1. Margonda Raya. Depok
 
(021) 643 176
 
info@lingkarkhatulistiwa.com
www.lingkarkhatulistiwa.org