UU Cipta Kerja dan Aksi di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh : Bramaji Aksara M.Han

 

Ditengah wabah virus pandemi covid-19 yang masih terus berlanjut dari Februari 2020 hingga hari ini telah memberikan dampak ekonomi, sosial dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Dari awal kemunculannya, virus ini mendapat beragam respons yang muncul dari masyarakat Indonesia. Sebagian mulai berhati-hati dan menerapkan pola hidup sehat, tetapi ada juga yang tidak peduli dan terkesan meremehkan; bahkan menjadikan virus ini sebagai bahan candaan. Namun kebiasaan kehati-hatian dengan menerapkan protokol kesehatan dan pola hidup sehat oleh masyarakat sekarang ini sudah mulai meningkat dengan adanya tren penurunan kasus positif dan meningkatnya pasien sembuh covid-19, tercatat sebanyak 429.574 pasien kasus positif, sedangkan pasien sembuh bertambah hampir 83% menjadi 360.705 orang dan angka kematian menjadi 14.442 orang hingga 6 November 2020. 

Sementara itu dari sisi ekonomi pandemi covid-19 telah membuat pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 Indonesia mengalami penurunan yang tajam hingga minus dan masuk dalam jurang resesi seperti yang terjadi juga pada negara Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan dan beberapa negara lainnya. Meskipun begitu pada kuartal III pertumbuhan ekonomi -3,49% yang sebelumnya pada kuartal II -5,32%, telah menunjukan adanya titik balik dan mulai menunjukan kesehatan ekonomi Indonesia dengan telah ditemukannya vaksin covid-19 yang rencananya akan didistribusikan kepada masyarakat pada awal 2021. Diketahui bahwa vaksin covid-19 telah melalui uji klinik fase 3 vaksin covid-19 yang telah disuntikan kepada 1620 suntikan pertama, 1.590 pada suntikan ke dua dan tidak ada efek samping yang mengkhawatirkan.

Dari beberapa indikator penurunan akibat resesi yang melanda Indonesia yakni banyaknya PHK, lesunya Industri dan bisnis serta penurunan PDB yang mengakibatkan banyak masyarakat miskin khususnya kalangan bawah berteriak keras terhadap upaya Pemerintah untuk mengatasinya. Jika kondisi tersebut tidak didorong dengan stimulus kebijakan dari Pemerintah dikhawatirkan pertumbuhan positifnya akan melambat dan akan tertinggal dengan negara lainnya. Oleh karena itu Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja guna mendorong perekonomian Indonesia yang mulai menunjukan tren positif tersebut. Namun sejumlah kalangan menilai cepatnya proses disahkannya UU Cipta Kerja di tengah covid-19 menjadikan munculnya spekulasi – spekulasi jahat sehingga banyak opini-opini hoax beredar dimedia sosial untuk menolaknya. Padahal adanya UU tersebut adalah untuk meningkatkan investasi yang selama ini kurang optimal akibat lambannya perizinan dan memanfaatkan peluang emas bonus demografi sehingga perekonomian Indonesia meningkat tajam. Kondisi tersebut terbukti saat setelah disahkannya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, nilai mata uang Rupiah mengalami penguatan/meningkat tajam terhadap dolar Amerika Serikat, Singapura, Australia dan terhadap mata uang negara tetangga. 

Sementara itu munculnya aksi demonstrasi dengan menyuarakan penolakan di berbagai daerah terhadap UU Cipta kerja oleh kalangan Buruh, LSM dan Mahasiswa di tengah pandemi covid-19 dikhawatirkan akan memunculkan klaster penularan virus covid-19. Berdasarkan pernyataan Ketua Tim Mitigasi PB IDI, Dr M Adib Khumaidi, SpOT mengatakan bahwa nyanyian maupun teriakan saat demonstrasi mengeluarkan droplet dan aerosol yang berpotensi menularkan virus terutama covid-19. Selain itu para demonstran yang datang dari wilayah yang berbeda jika terinfeksi maka dapat menyebarkan virus setelah kembali ke komunitasnya. Sedangkan hal yang paling dilematis dari aksi tersebut adalah sulitnya penelusuran kasus covid-19 yang menyebar sehingga bisa dikatakan munculnya klaster demo akan meningkatkan jumlah kasus positif dan upaya Pemerintah selama ini untuk meredam peningkatan kasus infeksi menjadi percuma. Selain itu demo diberbagai daerah rawan disusupi oleh oknum yang memicu konflik dengan aparat keamanan dan pengrusakan fasilitas pemerintah seperti pembakaran halte transjakarta. Padahal penolakan terhadap UU Cipta Kerja dapat dilakukan dengan cara yang lebih baik yakni dengan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).  

Disisi lain munculnya pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina umat Islam dan Nabi Muhammad yang menuai banyak kecaman di banyak negara termasuk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kondisi tersebut juga memicu aksi bela islam dan melancarkan aksi boikot produk Prancis dalam negeri. Kekhawatiran Pemerintah Indonesia terhadap aksi tersebut muncul ketika aksi turun ke jalan bagi ormas-ormas islam yang akan menambah daftar panjang kegiatan berkerumun oleh masyarakat sehingga berpotensi adanya paparan virus dan penularan covid-19. Oleh karena itu diperlukan kesadaran bagi masyarakat yang ingin melakukan aksi untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan jaga jarak serta tetap menjaga keamanan lingkungan tetap kondusif dan aksi damai.

Posted in Lingkar Khatulistiwa

 Cetak  E-mail

Profil

LINGKAR KHATULISTIWA INSTITUTE merupakan forum pemikiran progresif yang independen dan nonpartisan terkait analisis kebijakan publik di Indonesia. Kami berusaha untuk memadukan metode penelitian lintas keilmuan dalam mengkaji permasalahan yang berkembang

SELENGKAPNYA

Alamat & Kontak

Jalan Cengkeh No 1. Margonda Raya. Depok
 
(021) 643 176
 
info@lingkarkhatulistiwa.com
www.lingkarkhatulistiwa.org